Subsidi MBG Turun,Masihkah Tetap Bergizi?

 Subsidi MBG Turun, Masihkah Tetap Bergizi?

Oleh

Noneng Trisnawati, S.Ars (Pegiat Literasi)

Anggaran makan bergizi gratis (MBG) turun dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per posri.  Harga Rp 10 ribu per porsi dianggap tidak memenuhi standar gizi, karena tentunya tidak akan lengkap kandungan emat sehat lima sempurnanya.  

Dilansir dari Republika.Co.Id (30/11), Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp. 10.000 per anak per hari. Hal ini diputuskan setelah rapat terbatas di istana. Prabowo mengatakan awalnya pemerintah menaksir porsi anal Rp. 15.000. namun ia mengatakan penyesuaian dilakukan setelah melihat anggaran. 

Pemerintah akan mengalokasikan Rp 71 Triliun pada tahun depan untuk melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anal-anal dan ibu hamil. Anggaran sebesar itu untuk penyediaan makanan per por si Rp 10 Ribu untuk anak/ibu hamil per hari. 

Alokasi anggaran Rp 10 Ribu per hari tentu memunculkan pertanyaan apakah tujuan pemerintah akan tercapai.  Jika kita amati kondisi saat ini, tingginya inflasi dan harga bahan pangan cenderung mengalami kenaikan. Dengan anggaran Rp 10 ribu per anak per hari maka pemberian Makan Bergizi Gratis jauh dari harapan. 

 *MBG Tidak Sesuai Harapan* 

Makanan bergizi merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat, terlebih untuk generasi agar tumbuh kuat fisiknya.  Namun Program MBG ini tidak akan sesuai harapan sebab pemerintah yang menerapkan sistem kapitalisme tidak akan mendapatkan sumber pendapatan yang kokoh. Hal ini disebabkan karena sumber utama pendapatan negara kapitalis dari pajak atau hutang. 

Jika kita amati, pajak adalah hasil “palak” negara kepada rakyat. Pajak inilah yang akan membuat rakyat semakin menderita karena hampir semua hal dibebani pajak. Hasil pajak ini digunakan untuk menggaji aparatur negara termasuk pejabat negara dan membiayai berbagai urusan negara termasuk Progam MBG. 

Terlebih program MBG yang akan dialokasikan hanya menyasar anak-anak dan ibu hamil padahal makanan bergizi adalah hak semua rakyat.  Bukankah kebijakan seperti ini dzalim kepada rakyat? Sebab rakyat dibebabani/harus membayar demi mendapatkan pelayanan yang sudah seharusnya menjadi tugas negara. 

 *Tinjauan Islam* 

Dalam sistem Islam. negara tidak akan kekurangan anggaran untuk mengrus urusan rakyat, termasuk menyediakan makanan yang halal. tahhyib dan bergizi. Negara yang menerapkan sistem islam memiliki sumber pendapatan negara yang jelas, yaitu dari pengelolaan potensi sumberdaya alam. 

Lembaga keuangan negara Islam berdasarkan Baitul Maal, dengan 3 sumber pemasukan yaitu pos fai’ dan kharaj, pos kepemilikan dan pos zakat.  Dari ketiga sumber pemasukan inilah, negara islam mampu menyediakan makanan gratis yang bergizi, halal dan thayyib untuk semua rakyat. Bukan hanya untuk pelajar dan ibu hamil saja. 

Hal ini dibuktikan pada masa Khalifah Umar Bin Khattab ra. Ada Darun Ad Daqiq (rumah tepung), sekolah pada masa Khilafah Abbasiyah menyediakan makanan berupa roti, daging, kue, serta nafkah yang mencukupi kebutuhan seluruh siswanya. Di masa Khilafah Utsmaniyah ada imaret (dapur umum) berbasis wakaf yang telah dibangun sejak abad ke-14 sampai abad ke-19 dan didistribusikan secara gratis kepada masyarakat. 

Program pendistribusian makan pada negara islam bukan hanya bersifat materi mendapatkan kesehatan dan pemenuhan gizi. Hal ini merupakan wujud dari ketaatan penguasa pada hadits Rosulullah SAW.  “Barang siapa pada pagi dalam kondisi aman jiwanya, sehat badannya, dan punya bahan makanan cukup pada hari itu, seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya”. (HR. Thirmidzi dan Ibnu Majah)

Inilah konsep dan makanisme makan gratis yang disediakan oleh negara islam.  Bukan seperti MBG saat ini yang terkesan hanya pemenuh janji kampanye saja.  Semga sistem Islam kembali tegak dan MBG dalam arti sebenarnya dapat dirasakan masyarakat.  Wallahu a’lam Bishawab.