Sehat Terasa Mahal,Apalagi Sakit

 Sehat Terasa Mahal, Apalagi Sakit

Oleh

Erlinha Sundari (Pegiat Literasi)

Gagal ginjal belakangan marak diberitakan, menyusul temuan kasus yang menimpa anak-anak akibat mengkonsumsi susu kemasan siap saji.  Setelah ada kasus ini, pemerintah seolah kaget dan berupaya melakukan langkah-langkah solusi.  

Dilansir dari CNN Indonesia.Com (26/07/2024), Dokter Spesialis Anak RSCM, Eka Laksmi Hidayati mengakui bahwa pihaknya membuka layanan cuci darah untuk anak. Ada sekitar 60 pasien yang menjalani terapi cuci darah di RSCM.  "Rata-rata usia 12 tahun ke atas. Jadi memang masuk kategori remaja," ujar Eka.

Ada banyak faktor yang bisa meningkatkan resiko terkena gagal ginjal. Dia mengungkap salah satunya adalah kebiasaan konsumsi makanan dan minuman kemasan yang tinggi gula.  "Penyebab gagal ginjal yang bisa terjadi itu lifestyle, itu pengaruhnya dari obesitas. Itu berisiko sekali terjadi penurunan fungsi ginjal," ungkapnya.

Meski tidak ada lonjakan anak penderita gagal ginjal yang berujung cuci darah, keberadaan kasus ini perlu menjadi perhatian karena sebagian kasus erat kaitannya dengan pola konsumsi yang salah atau tidak sehat dan ini yang mendominasi faktor penyebab gagal ginjal.

 *Sakit Terasa Mahal di Sistem Rusak* 

"Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal", kira-kira begitulah gambaran hidup di sistem Kapitalis-Sekuler saat ini. Di mana uang (materi) menjadi tujuan utama dari kehidupan. Tidak heran pemerintah pun abai mengurus kebutuhan masyarakat misalnya dari aspek kesehatan dan keamanan pangan untuk anak.  Dengan kata lain, negara telah abai dalam menentukan standar keamanan dan abai dalam memberikan jaminan keberadaan makanan halal dan thayyib.

Faktanya, menjaga kualitas daya tahan tubuh agar tetap sehat tentunya membutuhkan perjuangan yang terus menerus dalam penerapan konsep gaya hidup sehat.  Demikian pula agar tidak mudah terserang penyakit, tentunya harus hidup layak dalam sebuah pemukiman yang bersih mulai dari sanitasi, sumber air bersih dan kebersihan lingkungan.  Tidak terkeculai konsumsi makanan dan asupan bergizi, tentu butuh biaya yang sesuai, mengingat harga dari makanan dan asupan bergizi pada sistem hari ini,  masuk dalam kategori harga yang cukup mahal. 

Ya, memenuhi kebutuhan biaya kesehatan dan segala faktor penunjangnya untuk saat ini bukanlah perkara yang murah dan mudah, bahkan jauh dari kata prioritas utama. Tema hidup sehat dan aspek pembiayaannya menjadi pelengkap deretan persoalan “jamak’ rakyat Indonesia ditengah lesunya pertumbuhan ekonomi, mahalnya biaya pendidikan, naiknya iuran asuransi kesehatan, pajak yang mencekik, pencabutan subsidi dan tarif dasar listrik yang melambung tinggi serta naiknya BBM, LPG dan harga dasar air bersih.

Hidup sehat memang butuh biaya, tapi menyerahkan urusan pembiayaannya kepada rakyat juga bukanlah solusi bijak. Dengan skema pembiayaan premi asuransi kesehatan yang diterapkan, sama halnya berarti pemerintah berlepas tangan dari tanggung jawabnya, sembari memaksa rakyat untuk membiayai sendiri ongkos kesehatannya (meskipun dipermanis dengan embel-embel gotong royong).

Padahal sebenarnya, jika penguasa serius dan tak salah urus mengelola negeri ini, maka kesejahteraan akan dapat terwujud. Bukankah Indonesia kaya akan sumber daya alam (SDA) yang siap dikelola ? tetapi sayangnya, potensi itu hilang begitu saja karena diserahkan kepada swasta asing/aseng untuk mengelolanya.

Potensi pendapatan negara yang mencapai hingga ratusan trilyun lebih itu, seandainya saja dikembalikan kepada rakyat dan dikelola negara dengan baik, tentu akan bisa menyelesaikan banyak persoalan rakyat. Dengan uang sebesar itu, berapa juta rakyat kelaparan bisa mengkonsumsi makanan yang sehat ? 

Idealnya, negara sejahtera adalah negara yang mampu memfasilitasi rakyatnya dengan semaksimal mugkin alias gratis.  Merujuk pada definisi negara kesejahteraan yaitu konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.

 *Pandangan Islam* 

Dalam Islam, penyediaan kebutuhan pangan yang halal dan thayyib bagi masyarakat menjadi kewajiban bagi negara. Ini sesuai dengan sabda Rasul Saw : "Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus" ( HR. Al Bukhori )

Islam memiliki aturan untuk mengatur manusia agar sesuai tujuan penciptaannya, termasuk perihal makanan. Haruslah sesuai dengan standar syariat. Islam menetapkan makanan yang dikonsumsi haruslah halal dan thayyib, sebagaimana firman Allah swt, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepada mu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya" (QS. Al Maidah : 88 )

Lebih jelasnya halal yaitu terbebas dari segala bentuk zat yang telah di haramkan dalam Islam. Seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah SWT.  Sedangkan thayyib yaitu bagus (Al Hasan ), sehat ( Al Mu'afa ) dan lezat (Al Laadzidz)

Dengan kata lain, makanan haruslah baik untuk kesehatan manusia, tidak boleh merusak tubuh, kesehatan, akal, dan kehidupan manusia. Standar makanan yang halal dan thayyib ini wajib dijalankan baik individu, masyarakat,dan negara.

Maka dari itu agar makanan halal dan thayyib menjadi standar  di tengah-tengah masyarakat maka Sistem Pemerintahn Islam (Daulah Khilafah) akan menetapkan kebijakan, pertama, daulah khilafah akan mengedukasi masyarakat melalui sistem pendidikan Islam. Masyarakat akan dididik agar memiliki kepribadian yang islami. Sehingga memiliki pola pikir dan pola sikap yang islami. Dengan begitu ia akan selalu mengkaitkan aktivitas mereka dengan hukum Islam. Sehingga apa bila menjadi konsumen ataupun produsen akan selalu menggunakan standar syariah.

Rasulullah saw bersabda, "Makanan harus halal dan Thayyib, tidak boleh ada zat yang berbahaya di dalamnya" (HR, Ibnu Majah dan Thabrani)

Ketika konsumen ataupun produsen memahami standar makanan sesuai syariah, disinilah upayah preventif di lakukan agar masyarakat terhindar pola makan yang salah.  Selain itu masyarakat juga dipahamkan bahwa tujuan konsumsi yaitu agar membuat badan menjadi sehat dan terpenuhi gizinya sehingga dapat optimal dalam beribadah kepada Allah SWT.

Melalui pendidikan Islam pula, negara akan menjaga agar rakyat terjaga dari pola konsumsi yang konsumtif yang hanya sekedar mengikuti trend.

Kedua, Daulah Khilafah akan menetapkan undang-undang terkait produksi makanan, sebagaimana Firman Allah swt dalam QS Al Maidah: 88 dan dalil syariah lainnya terkait makanan.

Semoga sistem Islam (Daulah Khilafah) segera tegak.  Wallahu’alam bishowab.