Carut Marut Pilkada Demokrasi

 Carut Marut Pilkada Demokrasi

Oleh

Apt. Marlina,S.Farm (Pegiat Literasi)

Seperti yang kita ketahui bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan setiap lima tahun sekali. Pada umumnya, Pilkada ini senantiasa disambut meriah oleh para pengusung partai. Setiap partai telah menyiapkan perwakilan dari masing-masing partainya untuk menjadi pemimpin di daerah pusat. Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada tidak menutup kemungkinan setiap partai membutuhkan dukungan dari berbagai partai politik. Dukungan tersebut tentunya membutuhkan modal besar agar terpilih sebagai pemimpin daerah. Tidak heran koalisi dalam demokrasi, hari ini bisa jadi kawan, besok bisa jadi lawan. 

Dilansir dari liputan6.com (11/8/2024) , Pengamat Politik, Adi Prayitno mengunggah komentar politiknya terkait hubungan panas dingin antara PKS dan Anies yang tampak pecah kongsi di Pilgub Jakarta 2024.  "Kesimpulan politik kita itu sederhana. Jangan pernah Baper. Jangan dibawa ke hati. Hari ini lawan besok bisa kawan," kata Adi.

Menurutnya, Pilkada hari ini adalah fenomena demokrasi elit.  Sebab, yang bisa menentukan seseorang bisa maju adalah murni kehendak elit partai.

 *Carut Marut Pilkada, Wajah Asli Demokrasi* 

Dalam sistem demokrasi, kekuasaan menjadi tujuan utama, sehingga segala macam cara akan dilakukan demi meraih kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Idealisme pun bisa dikalahkan demi mendapatkan kemenangan.

Koalisi dibentuk dengan pertimbangan peluang untuk kemenangan, meski berbeda pandangan politik. Demikian pula, dengan pemilihan figure, semata hanya demi perhitungan kemenangan bukan pada kapabilitas dan integritas calon kepala daerah. Karena itu politik uang menjadi keniscayaan. 

Karena materi menjadi asas dalam sistem ini, maka kekuasaan dijadikan sarana untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya.  Tidak heran hak-hak masyarakat diabaikan.  Amanah untuk mensejahterakan masyarakat, hanya sekedar janji kampanye.

 *Sistem Islam* 

Berbeda dengan itu, Islam menetapkan kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Di dalam Islam, kekuasaan hanya menerapkan aturan Allah dan RasulNya, bukan menerapkan aturan yang di buat oleh manusia. Karena aturan buatan manusia tidak memberikan kesejahteraan hidup bagi rakyat. Sedangkan aturan dari Allah swt memberikan kesejahteraan hidup bagi rakyat.

Idealnyam pemilihan penguasa seharusnya berdasarkan kapabilitas dan integritas yang dimiliki oleh calon pemimpin karena pemimpin akan menjadi pengurus rakyat yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan hidup bagi rakyat dan mampu menyelesaikan seluruh problematika kehidupan dengan berlandaskan pada syariat Islam, bukan demokrasi.

Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5, Allah swt menjelaskan ada empat ciri memilih pemimpin dalam Islam, yaitu beriman kepada Allah, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tunduk kepada Allah SWT.

Dalam hadist shahih Muslim  kitab Al-Imarah, bab Kiyar Al-a'immah wa Siraruhum, Nabi Muhammad Saw menyampaikan kriteria terbaik tentang pemimpim dalam Islam.  Rasulullah SAW aw telah bersabda, "Sebaik-baik pemimpinmu adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pula mencintai kamu, mereka yang mendoakanmu dan kamu doakan mereka. Sedangkan seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang kamu benci dan mereka pun membencimu, yang kamu laknat dan mereka melaknatmu pula."

Selama sistemnya Demokrasi, maka kita tidak akan pernah menemukan penguasa yang tujuan kekuasaannya untuk kesejahteraan rakyat, namun sebaliknya.   Agar kehidupan rakyat sejahtera, maka pemilihan pemimpin harus berdasarkan syariat Islam. Tentunya hal ini hanya dapat diterapkan dalam penerapan sistem syariah Islam secara kaffah yakni dalam sistem naungan Khilafah Islamiyah.

Wallahu'alam bishowab.