Kebijakan PSN,Menguntungkan Kapitalis

 Kebijakan PSN, Menguntungkan Kapitalis

Oleh

Arsanti R (Pegiat Literasi)

Proyek Strategis Nasional (PSN), sejatinya membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.  Tetapi fakta yang terjadi, keuntungan lebih banyak dirasakan korporasi kapitalis, melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menetapkan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru, yang merupakan hasil kajian lengkap untuk pemerataan sektor pembangunan dari infrastruktur hingga pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.

Airlangga menyebut, penentuan 14 PSN baru tersebut disampaikan dalam Rapat Internal yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dan dihadiri para Menteri terkait di Istana Negara pada Senin (18/3) lalu.

Pengembangan 14 PSN baru tersebut dilakukan di sejumlah daerah yakni di Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Mencakup pengembangan di berbagai sektor, 14 PSN baru tersebut terdiri dari 8 Kawasan Industri, 2 Kawasan Pariwisata, 2 Jalan Tol, 1 Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan, serta 1 Proyek Migas Lepas Pantai.

Presiden Jokowi baru saja menetapkan Pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi PSN baru. Dua proyek tersebut menghabiskan dana jumbo dan diklaim bisa menyerap ribuan tenaga kerja. 

Semua pembiayaan seluruh PSN baru tersebut berasal dari investor swasta dan tidak menggunakan APBN. Pengembangannya dilakukan di sejumlah daerah, yakni di Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. (Katadata.Com/ 24/3/2024).

 *PSN Untungkan Kapitalis* 

Chief Executive Officer Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menilai penetapan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Taman Indah Kapuk (PIK) menjadi proyek strategis nasional (PSN) ada kaitannya dengan unsur politik.

Kawasan PIK dikembangkan oleh Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Sedangkan BSD merupakan bagian dari Sinar Mas Group. Agung Sedayu dan Sinar Mas termasuk 10 investor kelas kakap yang membantu Presiden Jokowi membangun IKN.  "Unsur politis sepertinya kental. Kriteria penetapan PSN sepertinya mulai bergeser," kata Ali.

Dengan status PSN, sebuah proyek mendapat dukungan dan keuntungan dari pemerintah seperti mendapat jaminan pemerintah. PSN diberikan untuk mempercepat pembangunan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, PSN adalah proyek yang memiliki dampak pada pemerataan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.  "Menurut saya BSD dan PIK tidak dapat dilihat sebagai jangka pendek dan urgensinya (dijadikan PSN) tidak terlalu penting karena telah dikembangkan oleh swasta," lanjut Ali.  (Katadata.Com/ 24/3/2024).

 *Pandangan Islam* 

Berbeda dengan sistem kapitalis-sekuler saat ini, pada sistem Islam, pemerintah melakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.  Karena pemerintah yang hadir yaitu pemerintah yang mengurusi kebutuhan (meri’ayah) masyarakat untuk mendapatkan ridha Allah swt, bukan materi.

Allah swt berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisaa [4]: 59).

Karena telah melakukan tugas peri’ayahan dengan amanah, maka sudah selayaknya masyarakat mentaati pemimpin yang ada.  Dalam kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam karya Imam Al-Mawardi, menjelaskan bahwa Allah Taala mewajibkan kaum muslim menaati ululamri (imam, khalifah).

Rasulullah saw bersabda, “Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian” (HR Muslim).

Pembangunan PSN yang membabi buta, bahkan rawan merampas tanah milik individu rakyat, tentu sangat jauh dari periyahan pemerintahan Islam.  Tidak hanya dalam hal amanah kepemimpinan, tetapi juga perihal kebijakan seputar lahan/tanah. Yang mana kebijakan pembangunan yang membabi buta tersebut tidak atas landasan yang sahih (benar).

Rasulullah saw bersabda, “Siapa saja yang merampas tanah orang lain dengan cara zalim, walaupun hanya sejengkal, maka Allah аkan mengalunginya kelak di Hari Kiamat dengan tujuh lapis bumi.” (HR Muslim).

Pemerintah saat ini telah nyata berpihak pada para pemodal (korporasi), meski harus menumbalkan rakyatnya sendiri. Belum lagi hasil pembangunannya, ternyata juga membatasi akses masyarakat luas terhadap infrastruktur. 

Apakah dengan pembangunan Pengembangan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) lantas berdampak pada peningkatan angka kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat umum, atau malah memperlebar kesenjangannya?.  Tengok saja cara hidup masyarakat saat ini yang lebih mengutamakan materi.

Semoga saja sistem Islam kembali tegak, sehingga masyarakat hidup dalam kesejahteraan dan keberkahan. Wallahu’alam bishowab.