Islam Solusi Keberpihakan Perempuan
Oleh
Ulfah Sari Sakti,S.Pi (Jurnalis Muslimah Kendari)
Idealnya peringatan hari perempuan setiap tahun dijadikan refleksi tentang hak dan kewajiban perempuan, bukan hanya sekedar perayaan seremonial saja. Mengingat pada sistem Kapitalis-Sekuler saat ini, perempuan lebih dipandang sebagai komoditas pemberdayaan ekonomi.
Tema International Women Day (IWD) tahun ini,” Invest in Women : Accelerate Progress” yang artinya berinvestasi pada perempuan : mempercepat kemajuan. Kepala program UN Women Indonesia, Dwi Faiz menyebut bahwa menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak perempuan di seluruh aspek kehidupan adalah satu-satunya cara untuk memastikan perekonomian yang sejahtera dan adil, planet yag sehat untuk generasi mendatang, dan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
“Salah satu tantangan utama dalam mencapai kesetaraan gender di 2030 adalah kurangnya pendanaan untuk kesetaraan gender,” kata Dwi.
Berdasarkan tema tersebut, investasi terhadap perempuan secara konkret bisa dilakukan dalam dua hal yakni investasi publik terhadap kebutuhan perempuan dan investasi sektor swasta. Selain itu, jika dilihat dari level individu, dapat dilakukan investasi waktu untuk belajar dan melakukan aktivitas komunitas.
Sementara dari sisi pemerintah, beberapa hal konkret yang bisa dilakukan adalah alokasi dana publik untuk menunjang kesetaraan gender. “Ini bisa berupa penyediaan penitipan anak, atau misalnya fasilitas dan subsidi untuk melakukan pekerjaan prawatan, itu dibutuhkan dana lebih banyak lagi dan mungkin akan memberikan impact yang luar biasa,” lanjut Dwi.
Jika menyorot berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok perempuan, mulai dari perkawinan dini, kekerasan seksual hingga kesetaraan di dunia kerja, Dwi menyebut bahwa semua malasah tersebut sudah memiliki payung hukumnya masing-masing. Hanya saja, impelementasinya yang harus ditegaskan. (Liputan6.com/8/3/2024)
Masalah Perempuan dan Anak
Masalah perempuan dan anak, khususnya kekerasan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), jumlah kekerasan pada anak terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, bahkan di tengah Pandemi Covid 19.
Pada tahun 2020 rata-rata 33,91 persen anak menjadi korban setiap hari, sementara pada tahun 2021 dan 2022, rata-rata meningkat menjadi 43,60 persen dan 48,33 persen anak per hari. Sebagian besar pelaku kekerasan adalah orang yang dikenal korban seperti orang tua, saudara, guru, teman, pacar dan tetangga.
Jenis kekerasan yang paling umum dialami anak-anak adalah kekerasan seksual, fisik dan psikis. Anak remaja dengan usia 13-17 tahun paling banyak menjadi korban kekerasan. Adapun kasus kekerasan terbanyak terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. (Kompas data,com/11/10/2023)
Serangkaian data fakta tersebut menunjukkan bahwa beragam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, tampaknya belum menjadi solusi.
Jika ditelisik, akar masalahnya yaitu penerapan sistem Kapitalis-Sekuler yang mana perempuan khususnya ibu tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai pendidik anak, sebaliknya ibu lebih disibukkan berkarier di luar rumah untuk mencari nafkah. Hal ini wajar terjadi mengingat pada sistem ini, materi menjadi asas kehidupan karena agama dipisahkan dari kehidupan.
*Solusi Islam*
Bandingkan dengan sistem Islam, yang mana kaum ibu telah sadar akan perannya sebagai ummu warabbatul baits (ibu dan pengatur rumah tangga). Kesadaran ini terwujud karena negara menerapkan hukum-hukum Allah swt.
Rasulullah saw bersabda,”Seorang suami adalah pengembala dalam keluarganya dan dia diminta bertanggung jawab atas gembalaannya. Isteri adalah pengembala dalam rumah suaminya dan dia diminta bertanggung jawab atas gembalaannya...”(HR Bukhari Muslim).
Seorang ibu juga menjalankan fungsinya sebagai pendidik yang dimulai dari buaian, sehingga tentunya seorang ibu telah memiliki ilmu parenting dan ilmu agama yang cukup.
Pada sistem Islam, ibu tidak disibukkan dengan kegiatan mencari nafkah karena negara telah menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk para kepala keluarga. Jika tidak memiliki kepala keluarga, maka negara yang akan mengambil alih tugas penafkahan.
Negara mampu mensejahterakan masyarakat dengan mengelola potensi sumberdaya alam, bukan diserahkan kepada swasta asing/aseng. Dengan begitu terpenuhi hak pendidikan dan nafkah keluarga, yang tentunya akan berdampak pada lahirnya generasi-negerasi cemerlang pelanjut peradaban Islam.
Karena itu, hanya sistem Islamlah solusi kelayakan bagi perempuan, bukan sistem Kapitalis-Sekuler. Semoga sistem Islam kembali tegak. Wallahu’alam bishowab.
No comments: