MEMBONGKAR TUJUAN KENAIKAN GAJI ASN MENJELANG PEMILU, DEMI APAKAH SEBENARNYA?

Oleh : Ranny liesdiatun suyitno A.Md. Kom

( Aktivis Dakwah Bandung )

Dilansir TEMPO.CO, Bapak Jokowi kembali menetapkan gaji PNS dan PPPK naik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.

Dan Menurut Bapak Chairul Tanjung, jumlah kenaikan gaji PNS, polisi, dan TNI sebesar 6 persen berdasarkan inflasi yang diprediksi mencapai 4,4 persen. Dimana hal tersebut diputuskan, karena jika tahun depan ternyata inflasi mencapai 5 persen, maka masih ada selisih 1 persen dari kenaikan gaji mereka. Sementara itu, gaji tertinggi PNS golongan IV/E atau masa kerja lebih 30 tahun menjadi Rp5.901.200 dari Rp5.620.300.

Keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan gaji PNS dan TNI/Polri sebesar 8% menjelang Pilpres 2024 diyakini oleh sejumlah pengamat politik sebagai strategi untuk mendulang suara ke salah satu pasangan capres-cawapres. Namun Kepala Biro Data, Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenpanRB, Mohammad Averrouce, menampik tudingan itu. Adapun sejumlah pegawai negeri di kementerian menyebut kenaikan gaji sebesar 8% tak terlalu signifikan lantaran selama lima tahun terakhir tak ada kenaikan sama sekali. Dan hal tersebut tidak akan membuat PNS, TNI dan polri mengubah pilihan politik dalam pilpres nanti.

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menilai indeks kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih rendah. Maka dari itu reformasi birokrasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) wajib dilaksanakan.

Dimana Birokrasi, menurut Anas bukan hanya tumpukan kertas, akan tetapi upaya untuk bergerak lebih lincah dalam melayani masyarakat. Kinerja yang tidak ego sektoral memungkinkan kerja organisasi lebih efisien dalam menciptakan kinerja berbasis outcome. Seperti melayani dengan senyum dan bertindak cepat dalam menangani keperluan masyarakat. Dalam konteks ini, pelayanan perizinan dan non perizinan harus baik, efisien, efektif,dan tidak berbelit.

Kenaikan gaji PNS disebut untuk meningkatkan kinerja ASN. Padahal untuk meningkatkan kinerja ASN diperlukan transformasi ASN untuk membentuk ASN yang berkinerja tinggi dan berperilaku sesuai dengan Core Value ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif),

Kenaikan gaji saat ini ibarat kebijakan populis yang sarat dengan konflik kepentingan di Tengah tahun politik.  Dimana populisme ini mengandalkan sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan "rakyat" yang sering kali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut "elite". Paham ini sering dihubungkan dengan sentimen anti-kemapanan dan anti-politik. Dengan kinerja ASN yang rendah, sangatlah mudah untuk pak jokowi menaikkan gaji ASN menjelang pemilu. Dimana hal tersebut bertujuan untuk memuluskan salah satu pasangan calon capres dan cawapres, yang ternyata adalah anaknya sendiri. Maka sangatlah jelas bahwa kenaikkan gaji ASN bukan untuk menaikkan kinerja ASN itu sendiri melainkan sebuah strategi untuk dapat membeli suara para ASN dalam pencoblosan nanti.

Kebijakan populis pun berimbas pada kesejahteraan ASN baik mengenai kenaikan harga bahan – bahan pokok, serta biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal. Dimana persoalan kesejahteraan dalam sistem kapitalisme akan terus menerus terjadi. Mirisnya Sistem kapitalisme yang dibangga-banggakan saat ini tidak mampu membendung tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, sehingga sampai saat ini masalah kesejahteraan baik ASN maupun rakyat belum dapat diselesaikan oleh negara.

Ini sangatlah berbeda apabila Negara dalam sistem Islam, dimana negara  wajib menjamin kesejahteraan setiap rakyat terlebih para ASN. Jaminan kesejahteraan tidak hanya melalui gaji, namun ada juga dalam hal mekanisme seperti jaminan kebutuhan pokok, serta layanan kesehataan, Pendidikan dan keamanan yang menjadi tanggung jawab negara

Kesejahteraan rakyat dan penentuan gaji ASN akan ditentukan oleh khubaro yang berkompeten, sehingga benar-benar tepat dan tidak ada pihak yang didzalimi.  Kebijakan ini pun murni untuk kepentingan ASN dan hal ini akan terwujud dengan sistem ekonomi islam oleh khilafah.

Negara islam melalui system Pendidikan yang berkualitas juga akan melahirkan individu yang berkepribadian Islam, yang akan menjadikan ASN dan professional lainnya yang berkualitas, beriman, bertakwa, Amanah dan trampil dengan etos kerja yang tinggi

Wallahu A'lam Bishawab