Oleh: Yuli Atmonegoro
Penggiat Literasi Serdang Bedagai
Pemilu tinggal menghitung hari. Pesta Demokrasi yang megah seantero Negeri sudah mulai dapat kita rasakan. Pesta Demokrasi yang terjadi setiap 5 tahun sekali ini adalah pesta yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya bagi masyarakat, pastinya lebih ditunggu lagi oleh para Capres, Cawapres, Calon anggota DPR, DPRD dan para tim sukses dari setiap pendukung partai. Bagaimana tidak, pesta terbesar dalam ajang pemilihan Presiden ini dianggap sebagai penentu nasib Bangsa untuk 5 tahun kedepan, sekaligus untuk menentukan siapa pemenang dari kompetisi partai politik yang konon katanya akan melakukan perubahan yang lebih baik untuk kedepannya.
Jika dilihat dari janji-janji manis dan strategi-strategi politik yang dilakukan oleh masing-masing partai, semua ingin tampak unggul dan terbaik. Antara lain dengan mengatur fisi-misi politik untuk Negeri, menjanjikan berbagai solusi jitu demi kepentingan rakyat, dan strategi-strategi lainnya, demi meraih simpati rakyat. Sebenarnya ini lagu lama yang digaungkan setiap menjelang pesta demokrasi yakni Pemilu.
Semua Calon Presiden, pastinya menjanjikan ini dan itu kepada rakyat agar terpilih menjadi Presiden. Namu kenyataannya, apa yang dijanjikan hanyalah tinggal janji. Seperti janji Bapak Joko Widodo pada Pilpres tahun 2019, dimana Pak Jokowi menjanjikan kemudahan dalam mencari lapangan pekerjaan, kemudahan, meniadakan impor, melindungi tanah warga, dan lain sebagainya.
Tetapi, pada kenyataannya, semua janji manis itu bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. Alih-alih kemudahan dalam mencari lapangan pekerjaan, kita malah dikejutkan dengan fakta yang terjadi bahwa jumlah pengangguran masih sangat tinggi. Seperti dilansir Infobanknews. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 7,86 juta orang. Meskipun angka tersebut lebih rendah 0,54 persen poin dibandingkan Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang, namun untuk jumlah diatas, tentunya masih relatif tinggi.
“Meskipun terus menurun, jumlah dan tingkat pengangguran pada Agustus 2023 ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi atau Agustus 2019,” kata Plt, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers Senin, 6 November 2023.
Belum lagi jumlah pekerja yang di PHK sangat tinggi. Seperti dilansir Databox bahwa,Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), selama periode Januari-September 2023 ada 42.277 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di seluruh Indonesia.
Secara kumulatif, sampai akhir kuartal III tahun ini korban PHK paling banyak berada di Jawa Barat (14.601 orang), Jawa Tengah (7.821 orang), dan Banten (6.059 orang).
Lalu, negara yang katanya ingin melindungi tanah-tanah milik rakyat , nyatanya Rempang menjadi korban dari lemahnya penjagaan negara terhadap tanah milik rakyat. Dan sudah pasti pada kenyataannya, semua permasalahan ini semakin bertambah buruk dan semakin menyengsarakan rakyat.
Sangat mudah untuk ditebak, bahwa Sistem Kapitalis yang melahirkan Sistem Demokrasi, tidak layak dijadikan pedoman untuk mengatur Negeri ini. Karna Sistem Demokrasi ini, hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu tanpa memikirkan nasib rakyat.
Lalu, apakah kita masih mudah termakan janji-janjinya para pendusta untuk memimpin Negeri ini?
Wallaahu a'laam bishshowaab
No comments: