Kendali Migas Oleh Negara, BBM Akan Murah?

Penulis Hermawati, S.Si (Pemerhati Lingkungan)

Shinta Damayanti mengungkapkan bahwa SKK Migas berhasil menemukan dua sumber gas besar atau giant discovery di tahun 2023. Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan bahwa kedua giant discovery sumber besar gas bumi tersebut ditemukan di laut Kalimantan Timur dan sebelah utara Sumatra.

"2023 kemarin kita mendapat dua temuan yang besar Geng North dan Layaran," katanya di Jakarta pada hari Kamis. Hal tersebut, lanjut Shanti, merupakan sebuah kegembiraan terutama orang-orang yang melakukan eksplorasi ke daerah tersebut, di tulis dalam Media Indonesia, 1/2/2024 dalam kuliah umumnya di Kedoya, Jakarta. 

Beliau Juga memberikan informasi bahwa ada 68 dari 128 cekungan yang potensi dan belum dieksplorasi. Kabar ini cukup memberikan akspektasi besar untuk adanya ketersediaan bahan bakar dengan jumlah yang cukup banyak di negara ini, dan mampu untuk memenuhi ketersediaan kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat.

Namum, banyaknya potensi dan sumber daya Migas yang ada seakan-akan berbanding terbalik dengan fakta kelangkaan migas, khususnya bahan bakar yang ada di masyarakat. Antrian BBM baik bensin dan solar menjadi gambar yang hampir terjadi diseluruh wilayah di Indonesia. Protes masyarakat tentang kelangkaan ini menghiasi laman-laman berita. Nelayan juga angkat bicara dengan kelangkaan solar dan keterbatassan solar yang ada, padahal para nelayan tidak bisa berlayar jika solar mereka kurang atau terkena lonjakan harga. Tidak terlepas dengan antrian ibu rumah tangga yang membawa tabung gas 3 kg ke pangkalan. Protes terhadap harga yang menukik tajam dan kelangkaan gas melon menjadi konsumsi media.

Jika membalik fakta dengan adanya keluhan, bahkan protes dimasyarakat tentang migas ini khususnya BBM, harusnya ketersediaan bahan mentah langkah, atau tidak tersedia dalam jumlah yang banyak. Namun tidak demikian. Kelangkaan dan harga mahal berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa negara kita memiliki sumber daya migas yang besar kapasitasnya. 

Kemudian, apa yang menyebabkan ini hal ini terjadi. Apakah masyarakat memang tidak tahu tentang adanya cadangan migas yang besar yang akan meng-cover kebutuhan migas kita, terutama bahan bakar. Atau negara sulit memenuhi kebutuhan migas masyarakat yang jumlahnya banyak? Atau negara tidak bisa sepenuhnya mengakses sumber daya migas yang banyak ini tentunya merupakan paradoks dimana fakta dan kenyataan dilapangan tidak jauh berbeda.

Melimpahnya sumber daya migas ini, harusnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang banyak. Mungkin hal ini bisa terjadi jika potensi sumber daya migas sepenuhnya di kelolah negara sebagai penyedia jasa pengurusan rakyat, sehingga tidak berbagi tangan kepengurusan oleh pihak lain. Pihak ketiga biasanya adalah investor yang memberikan sumbangsih yang besar berupa dana yang akan menjalankan kegiatan dari eksplorasi hingga ada yang mengambil alih sampai tingkat pemasaran juga. Hal ini menjadi monopoli yang akhirnya tidak memberikan kesempatan yang banyak kepada negara untuk lebih longgar dalam pengolahan sumberdaya dari negeri sendiri. 

Namun, bisikan lain yang menjadi mindset beberapa orang adalah, bahwa negara belum memiliki SDM yang memadai untuk terjun dalam pengolahan sumber daya migas yang merupakan hal yang tidak bisa dikelolah dengan asal. Pertanyaan kita adalah, apakah memang negara kita tidak punya SDM yang bisa terjun di ranah migas? Kenyataan berikutnya bahwa setiap tahunnya Universitas bergengsi di negara ini meluluskan berbagai alumni yang kualifikasinya hampir sama dengan negara lain. Jadi untuk SDM yang mampu “mengurusi” migas ada di negara kita, cuma kesempatan yang diberikan harus ada juga. Perusahaan negara juga harusnya mengambil ruang yang lebih banyak untuk mengurusu SDA sendiri, agar hak milik produk migas juga menjadi bagian dari negara

Jika Migas dikelolah oleh perusahaan negara, SDM juga dikeluarkan oleh universitas dalam negeri, cost yang akan di keluarkan akan sedikit ter-cover dan yang paling penting adalah produk migas akan menjadi hak milik dalam negeri sehingga, negara mampu mencukupi kebutuhan migas terutama bahan bakar bagi masyarakat. Jika yang menjadi pengelolah pihak luar (perusahaan luar), maka produk bukan menjadi hak milik kita dan biaya yang akan dikeluarkan untuk produk tersebut besar, meskipun bahan mentahnya dari dalam negeri akan mahal dan bisa saja tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena perusahaan bisa jadi tidak menjualnya ke kita, tapi dijual ke tempat lain atau mereka memakainya untuk keperluan pribadi negara mereka. 

Baiknya mekanisme yang membuat kelangkaan dan mahalnya migas bagi masyarakat, bisa menjadi kajian serius bagi negara. Karena negara adalah pelindung rakyat yang akan mengusahakan segala cara untuk menghidupi rakyatnya. Mengurangi dominasi pihak ketiga, atau jika mampu negara menjadi satu-satunya pengelola SDA migas yang ada, maka tidak ada monopoli pihak lain untuk kebutuhan migas masyarakat, khususnya bahan bakar. Bisa jadi bahan bakar menjadi sangat mudah dijangkau harganya dan ketersediaanya, atau bahkan gratis jika negara menjadi satu-satunya pengelolah sumber daya migas ini. Jika ada suara-suara yang mengatankan, “tidak se-simple itu negara bisa mengurusnya!", maka harusnya negara mengusahakan hal itu bisa terjadi. Dengan melihat fakta dan kenyataan yang ada negara mampu untuk itu.

Dalam pandangan sistem pengaturan politik ekonomi Islam, juga telah banyak disampaikan para ulama, bahwa kepengurusan hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu harus negara yang mengelolah. Bukan yang lain. Salah satunya migas yang merupakan hajat masyarakat. Sebab jika negara mengelolahnya sendiri, maka tidak ada intervensi pihak lain, tidak ada dominasi pihak lain, masyarakat akhirnya diurus tanpa syarat. Sehingga negara fokus untuk membangun masyarakatnya dan menata negara secara fisik dengan tangan sendiri.[SG]