KEMANA KESERIUSAN NEGARA MENGELOLA POTENSI MIGAS RAKSASA

Oleh Yeni Aryani

Menurut sekretaris satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas), Sinta Damayanti mengatakan saat ini Indonesia masih menempati peringkat 9 dari 14 negera di asia Pasifik berdasarkan hasil evaluasi IHS Market dari segi daya tarik investasi migas pada Kamis 1/2/2024. Dan lebih lanjut Sinta Damayanti mengatakan "peringkat 9 ini bisa menjadi peringkat 2 Bahkan pertama, karena apa, di tahun 2023 kita menentukan dua Giant Discovery. Yang ini penentunya diperoleh dari temuan-temuan eksplorasi" "jadi kita masih tarik ulur nih, masih ada intensif-intesif yang bisa diberikan tapi negara juga ngak mau rugi"

Sebagai seorang yang terlahir sebagai muslim di alam Indonesia diberkahi oleh Allah SWT dengan segala macam kekayaan yang terkandung di dalamnya, sudah tentu kita semua sangat bersyukur, namun sayangnya negara kaya  sumber daya alamnya ternyata selama ini sudah salah kelola. Pengelolaan sumber daya alam serahkan negara kepada pihak swasta yang sebagian besar mereka adalah pengusaha asing. Apa negara tidak mampu mengelola sendiri?.Ketidakmampuan ini di cari jalan keluarnya bukan justru membuka jalan bagi investor asing masuk dan sesukanya mengekploitasi semua kekayaan alam sehingga berakibat buruk buat semuanya. Sumber daya alam berlimpah bisa disebut kaya raya namun kemiskinan merajalela 

Apalagi mindset rendahnya keterampilan dan keahlian sumber daya manusia menjadikan penghalang kepengurusannya. Dengan model pengelolaan sumber daya alam ala kapitalisme, sejatinya negara ini rugi besar. Negara sebagai fasilitator bagi investor asing yang menguras habis kekayaan alam yang seharusnya hasil kelola, nilai ekonomi kemanfaatan keseluruhannya diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan masuk kantong segelintir manusia penguasa yang disebut oligarki

Negara seharusnya berupaya sekuat tenaga dengan segala cara agar pengelolaan sumber daya alam yang tersedia ini di kelola, ditangani oleh perusahaan milik negara sendiri, dengan begitu hasilnya akan sepenuhnya diberikan kepada warga negara tanpa membedakan status sosialnya, tampaknya hal ini sangat sulit terwujud selama negara ini masih berpegang teguh pada undang-undang buatan manusia. Eksplorasi migas ala demokrasi kapitalis sekuler hanya memperkaya mereka yang bermodal besar, dan rakyat hanya kebagian limbah penyakitnya 

Sudah saatnya negara melepas baju demokrasi, meninggalkan kapitalis sekuler yang hanya merugikan serta memiskinkan rakyat saja, mencuri secara terang-terangan semua kekayaan yang ada  didukung penuh  kebijakan pemerintah yang pemikirannya sudah  terkontaminasi oleh racun barat yang selama ini terus dimainkan

Akan berbeda fakta dan hasilnya apabila negara ini menerapkan syariat Islam sebagai konsep kepengurusan negaranya termasuk urusan soal migas. Islam menetapkan bahwa sejumlah sumber daya alam tidak bisa dimiliki oleh individu. Kepemilikannya adalah milik seluruh umat. Negara menjadi pengurusnya, mengelolanya dengan cara cara yang patut, yang tidak melanggar ketentuan-ketenutan berdasarkan syariat Islam secara total atau sepenuhnya juga menyalurkan hasil kekayaan alam itu untuk pemenuhan kebutuhan hidup di segala aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan kesehatan keamanan kenyamanan dan lain sebagainya. Dengan demikian kesejahteraan kemakmuran rakyat akan terjamin dan di urusi oleh negara 

Wallahu alam

Palembang 8 Februari 2024