Oleh : Dian Safitri
Tahun demi tahun berganti. Sederet program bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah tidak bisa mengatasi masalah kemiskinan yang menimpa negeri ini. Laporan menteri keuangan menunjukkan realisasi anggaran belanja jenis bantuan sosial (Bansos) berfluktuasi selama sepuluh tahun terakhir. Tahun 2023 outlook realisasi bansos mencapai 146,5 trilliun. Sementara Pada tahun 2024, alokasinya dinaikkan menjadi 157,3 trilliun. Anggaran bansos akan digunakan untuk berbagai program, seperti program bantuan langsung (BLT), bantuan pangan pokok, sampai program rehabilitasi sosial untuk kelompok masyarakat rentan. Bantuan sosial kian masif diberikan kepada rakyat menjelang pemilu.(databoks.katadata.co.id, 01/02/2023).
Bansos yang diberikan pemerintah dengan dalih memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah, nyatanya tidak mampu menyelesaikan akar masalah yang menimpa umat hari ini. Bahkan sayangnya program bansos ini dipolitisasi menjelang pemilu oleh penguasa dengan mendongkrak suara salah satu pasangan calon yang didukungnya. Ini merupakan bentuk politisasi bansos yang lumrah terjadi di sistem demokrasi. Sistem yang fasad ini, tidak segan-segan mengabaikan aturan yang dibuat oleh mereka sendiri dan lebih-lebih mereka tidak takut mengabaikan aturan agama dalam mengatur kehidupan. Maka wajar kebebasan perilaku yang mereka tunjukkan menjadi keniscayaan di sistem rusak ini. Selama sistem itu diemban, maka masyarakat akan terus dimanfaatkan terlebih masyarakat tidak mampu melihat secara kritis, bahwa mereka hanya dijadikan alat oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Kehidupan masyarakat yang jauh dari kesejahteraan, miskin, membuat mereka pragmatis sehingga sangat mudah dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan mereka.
Sistem demokrasi yang diemban oleh negara hari ini telah melahirkan banyak problem di segala lini kehidupan. Baik dari aspek sosial, maupun ekonomi. Dari aspek sosial, prinsip dasar kapitalisme yang berbasis pada liberalisme (kebebasan) telah mengakibatkan penyakit-penyakit sosial yang semakin marak, kejahatan yang makin merajalela yang terus berulang tanpa mampu memberi solusi yang solutif. Sedangkan dalam aspek ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa kesenjangan ekonomi makin meningkat pada bulan Maret tahun 2023. Artinya jurang si miskin dan si kaya semakin lebar. Dan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara si kaya dan si miskin adalah sebuah keniscayaan bagi negara yang menganut sistem kapitalisme.
Negara tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, masyarakat dibiarkannya begitu saja tanpa pengurusan. Masyarakat yang lemah dan miskin tidak lagi mampu berfikir kritis ketika mereka dimanfaatkan, dan negara yang seharusnya hadir memberi solusi, malah sebaliknya memanfaatkan keadaan mereka. Padahal Negara harusnya hadir mengentaskan kemiskinan dengan cara yang komprehensif dan mencari akar persoalan kemiskinan ini apa penyebabnya? Sehingga bisa memberikan solusi yang solutif. Bukan dengan hanya memberikan bantuan sosial yang berulang, apalagi bansos ini acapkali dipolitisasi.
Islam memiliki sistem terbaik yaitu khilafah jika umat mau sejahtera. Karena Khilafah hadir sebagai ro'in (pengurus) juga penjamin kesejahteraan tiap individu. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda yang artinya:
" Iman (khalifah) adalah roo'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR.al-Bukhari).
Islam dengan konsepnya yang khas. Meniscayakan para pemimpinnya menerapkan aturan-aturan sang Kholiq wal mudabbir dalam mengurusi rakyatnya. Khalifah akan menjamin hak-hak rakyatnya dengan menjamin kebutuhan pokok maupun kebutuhan dasar setiap individu sehingga tidak ada lagi yang miskin sebagaimana yang terjadi di sistem demokrasi kapitalisme hari ini.
Negara akan menjamin kebutuhan pokok warganya secara tidak langsung dengan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga setiap laki-laki memperoleh hak yang sama dan mereka memperoleh upah untuk menafkahi kebutuhan keluarga mereka. Sedangkan kebutuhan dasar publik dijamin secara mutlak oleh khilafah dengan memfasilitasi juga membiayai kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan infrastruktur. Semua fasilitas yang diberikan rakyat akan mudah diakses oleh masyarakat bahkan mereka bisa menikmatinya dengan gratis.
lantas dari mana anggaran itu didapatkan? Anggaran pos kepemilikan umum dan pos kepemilikan negara, akan dialokasikan untuk menjamin kebutuhan rakyat. Islam menetapkan kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapanNya. Karena kekuasaan itu selayaknya digunakan untuk menaatiNya dengan menerapkan hukum-hukum-Nya, bukan sebaliknya. Sebagaimana yang terjadi hari ini. Dalam Islam, khalifah akan mengurus rakyat sesuai tuntunan hukum Syara' bukan karena kepentingan.
Wallahu'alam.
No comments: