Oleh : Eli Maryati
Wajah asli demokrasi kapitalisme
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan bantuan sosial (bansos) sejak akhir tahun kemaren. Mulai dari bantuan pangan beras 10 kg, BLT El Nino dan yang terbaru BLT mitigasi resiko pangan, masing-masing sebesar Rp 200.000 perbulan. Alasan utama pemberian bansos, untuk memperkuat daya beli masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah. Persoalan daya beli, perlu dilakukan ditengah kenaikan harga pangan di berbagai negara,bukan cuma di Indonesia, papar Jokowi di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jum’at (2/2/2024). Menurut Jokowi, bansos yang diberikan sama sekali tidak untuk dipolitisasi, sebagai keuntungan paslon tertentu pada pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari. Jokowi juga mengatakan, BLT yang diberikan bukan cuma keputusan sepihak dari pemerintah, tetapi sudah ada mekanisme persetujuan dari DPR untuk memberikan bansos kepada masyarakat dari dana APBN. Tidak hanya Jokowi, beberapa menteri yang sekaligus petinggi partai juga menggunakan bansos, untuk meraih dukungan rakyat. Mereka berdalih bahwa bansos merupakan program pemerintah, bukan untuk kampanye.
Namun, berbagai pihak menilai bahwa, pemerintah telah menggunakan bansos, sebagai alat untuk mendukung kampanye salah satu paslon capres - cawapres. Meski badan pengawasan pemilu (Bawaslu) telah memberikan himbauan agar kepala negara tidak keluar jalur, seperti melakukan tindakan yang melanggar larangan kampanye atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Apalagi menggunakan dana APBN, ini sama saja disebut money politik, bahkan lebih jahat lagi karena menggunakan uang rakyat.
Inilah wajah asli praktik berpolitik dalam demokrasi kapitalisme. Kekuasaan menjadi tujuan yang akan diperjuangkan dengan segala macam cara, untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan. Oleh karena itu, setiap peluang akan mereka manfaatkan untuk memenangkan kontestasi, meski dengan menyalahgunakan jabatan dan uang negara. Ini merupakan hal yang wajar di dalam sistem demokrasi, karena sistem ini meniscayakan kebebasan diantaranya kebebasan berprilaku. Selain itu, asas demokrasi adalah sekularisme, yang mengabaikan aturan agama dalam kancah kehidupan. Disisi lain, karena kesadaran politik masyarakat yang rendah sehingga cenderung menormalisasi penyalahgunaan jabatan. Akhirnya masyarakat mudah ditipu dengan iming - iming materi dan rakyat mudah dibohongi. Hal ini merupakan salah satu dampak dari pendidikan yang rendah dan kemiskinan yang menghimpit. Selanjutnya, masyarakat akan berpikir pragmatis dan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan para politisi. Mengingat dalam sistem hari ini yakni kapitalisme, yang mempunyai kekuatan besar adalah para pemilik modal, yang akan mendanai program kampanye.
Masalah kemiskinan, saat ini menjadi problem kronis negara. Seharusnya negara mengentaskan kemiskinan dengan cara yang komprehensif dan dari akar persoalan, bukan hanya sekedar memberikan bansos berulang, apalagi meningkat saat menjelang pemilu. Sejatinya kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah kemiskinan struktural, yang disebabkan regulasi produk demokrasi, yang hanya menguntungkan segelintir orang (oligarki).
Solusi shahih hanya bisa oleh sistem Islam
Berbeda dalam sistem Islam, dengan tiga pilar yang menopangnya. Pertama, ketakwaan individu. Individu dalam sistem Islam dididik untuk menjadi manusia yang bertakwa. Sehingga tidak mudah disuap demi kepentingan sesaat. Kedua, kontrol masyarakat. Ketika kontrol masyarakat berjalan dengan syariat Islam, maka suap - menyuap tidak akan menjadi kebiasaan. Ketiga, penerapan syariat Islam oleh penguasa. Dengan penerapan syariat Islam, tentunya akan menghilangkan segala macam praktik kecurangan. Selain itu, negara dalam sistem Islam yakni Khilafah akan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat individu per individu. Islam juga memiliki berbagai mekanisme untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, seperti mewajibkan bekerja bagi laki - laki dewasa dan kewajiban nafkah untuk para isteri dan anak - anaknya. Bagi kalangan yang fisiknya lemah dan tidak ada kerabat yang menafkahinya, negara memberikan santunan rutin sehingga kebutuhan dasar terpenuhi.
Islam juga menetapkan bahwa, kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, penguasa dalam sistem Islam akan mengurus rakyatnya dengan hukum syara. Islam juga mewujudkan SDM berkepribadian Islam, sehingga mereka akan bersikap amanah dan jujur dalam jabatannya. Negara juga akan mengedukasi rakyat dengan nilai - nilai Islam melalui sistem pendidikan serta informasi dan komunikasi (Infokom), termasuk kriteria dalam memilih pemimpin yaitu : Muslim, laki- laki, baligh, berakal, merdeka, adil dan mampu. Dengan demikian umat akan akan memiliki kesadaran tentang kriteria yang harus di miliki oleh seorang pemimpin dalam sistem Islam.
Seorang muslim yang menjadi pemimpin pun jelas berkualitas, karena iman dan takwanya kepada Allah SWT, serta memiliki kompetensi, sehingga tidak akan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak perlu melakukan pencitraan, agar disukai rakyatnya. Itulah alasan penting bahwa, kaum muslim harus memperjuangkan sistem Islam, agar segera tegak di bumi Allah yang kita cintai. Bukan hanya mengganti pemimpin, namun juga mengganti sistem fasad dengan sistem shahih (Islam). Wallahu Allam bii- ashwabb
No comments: